Sistem campuran bisa digunakan untuk memecahkan masalah

Sistem campuran bisa digunakan untuk memecahkan masalah

Praktek ratifikasi di Indonesia didasarkan pada landasan juridis konstitusional UUD 1945 pasal 11 ayat 1 yang berbunyi “priseden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang , membuat perdamaian dan membuat perjanjian dengan Negara lain”. Mengenai kata perjanjian tersebut masih bersifat umum dan didalam penjelasan UUD 1945 juga ditemukan kriteriannya ( hanya disebutkan kedudukan presiden sebagai kepala Negara ). Untuk itu pada tanggal 22 agustus 1960 , presiden Soekarno mengirim surat No. 2826HK/60 , perihal perbuatan perjanjian dengan Negara lain kepada DPR. Inti surat tersebut adalah bahwa suatu perjanian akan meminta persetujuan DPR , jika hal tersebut bersifat penting. Akan tetapi , jika perjanjian mengandung materi laincukup diberitahukan kepada DPR aja.

Praktek-praktek demikian telah lazim dilaksanakan di Indonesia dan disebut dengan sistem campuran. Sistem ini biasa dibuat untuk perjanjian seperti treatis atau agreement. Berikut ini contoh yang dapat dikemukakan :

a. Persetujuan Indonesia-Belanda mengenai penyerahan irian barat ( sekarang ini Irian Jaya ) yang ditanda tangani di New York , 15 Januari 1962 disebut agreement. Akan tetapi , kerna pentingnya materi yang diatur dalam agreement tersebut masa dianggap sama dengan treaty. Sebagai konsekuensinya , prisedent memerlukan persetujuan DPR dalam bentuk pernyataan pendapat.

b. Perjanjian antara Indonesia-australia mengenai garis batas wilayah antara Indonesia dengan Papua New Guinea yang ditandatangani di Jakarta , 12 Februari 1973 dalam bentuk agreement. Namun karna pentingnya materi yang diatur dalam agreement tersebut maka pengesahan memerlukan persetujuan DPR dan dituangkan dalam bentuk UU yaitu UU no 6 tahun 1973.

c. Persetujuan garis batas landas kontiten antara Indonesia dan singapura tentang selat singapura ( 22 mei 1973 ) sebenarnya materi ini cukup penting , namaun dalam pengesahannya tidak meminta persetujuan DPR melainkan dituangkan dalam bentuk keputusan presiden.

Jadi , apabilapresident ingin memutuskan sesuatu bisa membutuhkan pengesahan DPR bisa juga tidak membutuhkan pengesahan DPR tergantung masalah yang di hadapinya. Kalau membutuhkan pengesahan DPR maka keputusan tersebut disebut agreement.